• Bahasa Indonesia
  • English
  • Deutsch

Struktur Bangda Kini Fokus Kepada Urusan Pemerintahan

dirjen bangdaSetelah hampir satu tahun berjalannya pemerintahan baru, restrukturisasi di Kementerian Dalam Negeri khususnya Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) kini telah mendapat kepastian. Struktur Ditjen Bina Bangda saat ini dipastikan fokus kepada 'urusan pemerintahan'. Hal ini terungkap pada saat audiensi yang dilakukan oleh pengurus LEKAD bersama Dirjen Bina Bangda Dr. M. Marwan (foto kiri) pada tanggal 29 Juli 2015 di kantor Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, H. Andi Mukhsin HA Rahman (foto kanan) selaku Pembina LEKAD menjelaskan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kerja Sama Antar Daerah (LEKAD) dalam rangka mendukung penguatan kapasitas pembangunan daerah, khususnya dalam konteks Kerja Sama Daerah/Antardaerah, Pembangunan Ekonomi Lokal/Regional dan Pembangunan Wilayah Terpadu.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian LEKAD saat ini adalah untuk membantu daerah dalam mengaplikasikan Permendagri No. 72 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu melalui Skenario PWT (S-PWT) sebagai tools perencanaan PWT. Seiring dengan banyaknya daerah yang kini sedang dan akan menyusun RPJMD, maka penguatan kapasitas daerah dalam konteks penyusunan perencanaan PWT menjadi relevan dan mendesak. Dalam hal ini Dirjen Bangda menggarisbawahi kembali, bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka program kewilayahan merupakan salah satu muatan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Oleh sebab itu peran Ditjen Bina Bangda kedepan tetap mengacu pada konteks tersebut.

 

Design & Development by Teramatics
Clicky Web Analytics