• Bahasa Indonesia
  • English
  • Deutsch

Pembangunan Kawasan Perdesaan Harus Berbasis Perencanaan Partisipatif

Kawasan Perdesaan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Sesuai amanat perundangan, Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Hal ini ditegaskan kembali oleh Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas, Eko Sri Haryanto dari Ditjen PKP – Kemendes, PDT, dan Transmigrasi dalam FGD pembahasan penyusunan Modul Keserasian PKP. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Cipta, Pancoran Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2016 ini menghadirkan berbagai unsur internal Ditjen PKP dalam rangka penyempurnaan. 

Modul Perencanaan Keserasian PKP yang didiskusikan terdiri dari tiga pokok bahasan, yaitu pemahaman dasar PKP, tools perencanaan keserasian PKP, dan pengenalan berbagai konsep dasar, isu-isu strategis dan kunci sukses PKP berdasarkan tipologi kawasan, seperti Agropolitan, Minapolitan, Wisata & Budaya, Home Industry dan pengelolaan SDA. Andi Mukhsin selaku pembina LEKAD yang turut membantu Tim penyusun berharap penguasaan modul ini oleh para pendamping PKP pada gilirannya dapat mendorong mewujudkan percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Oleh: Roni Fajar Anggara)

 

Design & Development by Teramatics
Clicky Web Analytics