• Bahasa Indonesia
  • English
  • Deutsch

Kerja Sama Daerah Ditangani Oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan - Kemendagri

dirjen admin kwlyhnKementerian Dalam Negeri RI, khususnya melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan terus melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama daerah,sesuai dengan salah satu acuan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini digarisbawahi Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Agung Mulyana (foto kanan) dalam pertemuan audiensi yang dilakukan oleh Pembina LEKAD, Andi Mukhsin (foto kiri) dan Direktur Eksekutif LEKAD, Benjamin Abdurahman di Jl. Merdeka Utara – Jakarta pada hari rabu, 12 Agustus 2015. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan merupakan struktur baru Kementerian Dalam Negeri RI yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.  Berikut adalah Skema  Susunan Organisasi Kementerian Dalam Negeri (sumber: http://www.kemendagri.go.id/profil/struktur-organisasi)

 sotk kemendagri

 

Selanjutnya Organisasi dan Tata Kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri mengacu pada Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri yang ditetapkan 10 April 2015, dan terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama;

c. Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara;

d. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

e. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah; dan

f.  Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Berdasarkan susunan diatas, maka Kerja Sama Daerah dibidangi oleh Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama.

Dalam diskusi yang berlangsung penuh keakraban dan konstruktif tersebut, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan mengharapkan agar komunikasi yang telah dibangun ini dapat terus dikembangkan dan diitingkatkan lagi, khususnya dalam upaya menguatkan kapasitas regulasi/kebijakan dan konseptual/perencanaan terkait bidang kerja sama daerah (antardaerah) dan kawasan. Pada kesempatan ini pimpinan LEKAD melaporkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan, termasuk a.l. dalam membantu Daerah untuk menyusun perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu sesuai Permendagri No. 72 Tahun 2015.

 

Design & Development by Teramatics
Clicky Web Analytics