• Bahasa Indonesia
  • English
  • Deutsch

Kelemahan Regulasi dan Kebijakan Tumpulkan Inovasi Pembangunan Daerah

Kerja sama antardaerah merupakan salah satu inovasi daerah dalam menjawab tantangan globalisasi. Melalui kolaborasi pembangunan antardaerah diharapkan terjadi penguatan komunikasi pembangunan kewilayahan yang mampu menekan kecemburuan pembangunan, ego lokal, dan sektoral yang menjadi implikasi dari penerapan otonomi daerah (otda) pascareformasi di Indonesia. Kekuatan kolaborasi dalam konteks tata kelola pembangunan (governance), termasuk diantaranya adalah kerja sama antardaerah di luar negeri sudah menjadi komponen yang integral dalam pembangunan sejak lama. Namun di Indonesia, inovasi yang tumbuh berdasarkan kebutuhan bersama ‘dari bawah’ ini tidak didukung oleh regulasi dan kebijakan pusat yang sesuai. Payung regulasi yang ada tidak mampu menguatkan, apalagi menumbuhkembangkan inisiatif pembangunan wilayah yang mengedepankan komitmen bersama para pelaku pembangunan ini. Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade pelaksanaan otda hanya beberapa gelintir pembelajaran terbaik dari kerja sama antardaerah yang bisa diamati. Ada apa dengan regulasi dan kebijakan kerja sama daerah selama ini? Produk hukum dan kebijakan pascareformasi memberikan berbagai pembelajaran pembangunan daerah dan sekaligus menyisakan permasalahan yang belum terselesaikan. Melekat dengan pembangunan daerah, timbul berbagai implikasi pelaksanaan otda, seperti kegagalan daerah otonom baru, meruncingnya gesekan ‘kepentingan antardaerah’ (baca: ego daerah), permasalahan ego sektoral, miskoordinasi, hingga mismanagement (salah urus) di daerah. Pada sisi lain, inovasi daerah dalam rangka menyiasati dan meredam berbagai implikasi otonomi daerah melalui berbagai bentuk (aliansi) kerja sama antardaerah kewilayahan secara dramatis ‘terbonsai’ dalam bingkai regulasi dan kebijakan. Kondisi tersebut terjadi karena kelemahan pada konsep dasar yang ambivalen, dan misleading terhadap esensi dari pengembangan serta pembangunan wilayah itu sendiri. Pembangunan wilayah melalui kerja sama antardaerah yang sedianya mampu menghadirkan keserasian, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan secara kewilayahan dengan demikian menjadi tumpul.

Silahkan simak tulisan lengkap dengan judu: Kelemahan Regulasi dan Kebijakan Tumpulkan Inovasi Pembangunan Daerah oleh Benjamin Abdurahman yang telah diterbitkan pada Jurnal Pembangunan Daerah Vol. II/EDISI 2/ Tahun 2014 ISSN 2337 3318 dengan mengunduh file terlampir. 

Download File

Silahkan login atau daftar untuk dapat mendownload file disini.

 

Design & Development by Teramatics
Clicky Web Analytics